PorosSulteng-PT Nusantara Morowali Perseroda yang merupakan Perusahaan Daerah (BUMD) Kabupaten Morowali akhir-akhir mendapat banyak sorotan dari berbagai pihak. Pasalnya perseroan yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali tersebut dinilai belum memberikan kontribusi apapun terhadap daerah.
Sejak resmi mengantongi akta pendirian dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM pada akhir 2018 yang lalu, perusahaan ini dinilai sangat lamban bahkan terkesan jalan ditempat.
Dalam berbagai diskusi banyak kalangan mengharapkan perusahaan daerah tersebut mampu mendorong peningkatan pendapatan daerah mengingat Kabupaten Morowali merupakan salah satu daerah sasaran investasi, bahkan terbesar di Sulawesi Tengah.
Hal itu diungkapkan mantan anggota Direksi PT Nusantara Morowali Perseroda, Ikhsan Arisandhy, Rabu (20/7/2022).
Menurutnya, apa yang terjadi pada Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali sama sekali bukan kesalahan dari dewan direksi ataupun dewan komisaris yang ada saat ini.
Ketua Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) Kabupaten Morowali tersebut lebih melihat persoalannya terletak pada belum adanya rancangan besar atau master plan untuk perusahaan daerah tersebut. "Jadi masalahnya bukan ada pada jajaran diresksi atau komisaris, tapi memang sejak awal Perusda Morowali itu belum punya master plan, mau diarahkan kemana, belum jelas, masih kerja serabutan istilahnya" ungkapnya.
Ikhsan menuturkan, saat dirinya masih menjadi anggota direksi, pernah ada upaya untuk menyusun itu, tapi karena berbagai kendala, sehingga rencana itu tidak terlaksana. "Pernah bersama teman-teman direksi merencakan untuk membuat itu, tapi karena sumberdaya terbatas, sehingga itu kemudian tidak berlanjut, jadi jangan heran kalau teman-teman direksi saat ini terkesan tidak berjalan, karena memang mereka tidak tahu arahnya harus bagaimana, sehingga semuanya masih menunggu arahan Pak Bupati" tuturnya.
Lebih jauh, mantan aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) Sulawesi Tenggara ini menjelaskan bahwa memang kalau dilihat sejak awal pendiriannya, yaitu dalam pembahasan di DPRD, sebelum Perdanya di tetapkan, konsep tentang mau seperti apa perusahaan itu kedepannya, juga tidak selesai dibicarakan. "Ini sangat kelihatan, setelah didirikan, Pemda kemudian menjadi gagap, ini modelnya seperti apa, dan mereka masih melihat bahwa PT Nusantara Morowali itu konsepnya masih seperti perusahaan daerah yang sebelumnya di bentuk" katanya.
"Padahal menurut Ikhsan, dilihat dari bentuk perusahaannya saja, konsepnya jelas jauh berbeda. PT Nusantara Morowali itu adalah Perseroan Terbatas Daerah (Perseroda), bukan Perumda seperti konsep sebelumnya.
Dengan demikian lanjutnya, seharusnya PT Nusantara Morowali itu bisa lebih maju, dan memiliki nilai strategis jika didukung dengan kebijakan yang tepat. "Kalau ada yang mengatakan bahwa Perusda saat ini tidak berjalan karena belum adanya dukungan pembiayaan dari Pemda, itu benar, tapi itu bukan faktor utama, jika didukung dengan kebijakan yang tepat, saya yakin Perusda bisa berjalan efektif" jelasnya.
Putra asli Desa Moahino Kecamatan Witaponda itu memaparkan bahwa semestinya di tengah-tengah maraknya investasi masuk ke Morowali, PT Nusantara Morowali harus menjadi garda terdepan, menjadi ujung tombak peningkatan Pendapatan Daerah dan juga sekaligus menjadi jembatan untuk menghidupkan perekonomian masyarakat, melalui pemberdayaan.
"Sebenarnya Perusda itu sangat strategis, buat kebijakan, jadikan Perusda sebagai pintu masuk investasi di Morowali, sehingga setiap pengusaha yang ingin berinvestasi, wajib melibatkan Perusda, bukan hanya sebagai mediator, tapi dalam investasi dengan nilai tertentu, Perusda harus disertakan dalam kepemilikan saham" paparnya.
Dengan kebijakan semacam itu, lanjut Ikhsan, Perusda bisa mengambil peran lebih jauh, selain membantu meningkatkan pendapatan daerah, juga bisa lebih luas melibatkan kelompok masyarakat lokal, sehingga investasi yang masuk dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. "Perusda itu kan seperti pisau yang memiliki dua mata, fungsi utamanya adalah meningkatkan PAD, fungsi lainnya adalah mendorong peningkatan ekonomi masyarakat, ini fungsi sosial yang otomatis melakat karena label perusahaan daerah" lanjutnya.
Tapi agar Perusda memiliki nilai tawar dimata investor, selain kebijakan melalui peraturan daerah, Pemda juga harus memberikan modal. "Yang saya maksud, Pemda tidak perlu memberikan modal berupa dana, bikin saja peraturan daerah seperti yang saya maksud tadi, selain itu, seluruh aset Pemda yang bernilai bisnis, serahkan hak pengelolaannya kepada Perusda, ini bisa jadi modal besar, sehingga Perusda memiliki nilai tawar yang strategis" imbuhnya.
Dengan konsep seperti itu, Ikhsan meyakini bahwa Perusda Morowali akan bisa memberikan kontribusi yang maksimal terhadap kemajuan daerah dan juga kesejahteraan masyarakat.
Untuk itu, Ikhsan berharap agar semua pihak yang memiliki kepedulian terhadap daerah, bisa memberikan banyak support, memberikan masukan yang konstruktif untuk pengembangan Perusahaan Daerah, karena dirinya sangat percaya bahwa jika diarahkan dengan baik, Perusda Morowali pasti akan berjalan maksimal.
"Jadi, beberapa komentar-komentar miring tentang Perusda, bahkan ada yang meminta Perusda dibubarkan, menurut saya itu keliru, yang dibutuhkan saat ini adalah semua pihak memberikan dukungan, memberikan masukan yang bermanfaat, dan Pemda sebagai pemilik perusahaan harus membuka diri terhadap masukan-masukan yang positif dari pihak manapun" tandasnya.
Terpisah, Bupati Morowali Morowali, Taslim dan Anggota Komisi II DPRD Morowali, Hj Iriane Ilyas yang ditanyakan tanggapannya mengenai kondisi Perusda Morowali saat ini, belum memberikan tanggapan.Nur irdam
