Porossulteng-Palu- Gubernur diwakili Kepala Biro Perekonomian Yuniarto Pasman, SH bersama Perwakilan BPKP, BI, BPS dan Bappeda lingkup Pemprov. Sulteng mengikuti Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama Mendagri secara Virtual. Bertempat, diruang rapat Biro Perekonomian Setda. Senin, (28/11/2022)
Pada kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa Sesuai arahan Presiden, pelaksanaan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi TPID dilakukan setiap seminggu sekali.
Berdasarkan sistem Kemendagri, bagi kepala daerah yang ingin melakukan perjalanan dinas keluar Negeri, disamping tingkat inflasinya diatas Nasional, pasti akan di tolak.
Tahun 2022 ini, Gubernur, Bupati dan Walikota akan dilakukan evaluasi 3 bulan sekali dan yang menjadi kriteria evaluasinya adalah pengendalian inflasi.
"Kita bersyukur, pada bulan lalu yakni ; 5,95 % turun menjadi 5,71 %." Tambah Tito Karnavian
Lebih lanjut, Mendagri menyebutkan, 9 Langah yang menjadi panduan daerah untuk melakukan pengendalian inflasi diantaranya ; (1) Melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia. (2) Melaksanakan rapat teknis Tim Pengendali Inflasi Daerah. (3) Menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting. (4) Melaksanakan gerakan Pencanangan Gerakan Menanam. (5) Melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait.
Selanjutnya, (6) Melaksanakan sidak kepasar dan distributor agar tidak menahan barang. (7) Berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan. (8) Merealisasikan BTT untuk dukungan Pengendalian Inflasi. (9) Memberikan bantuan transportasi dari APBD.
Sementara, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Setianto juga menyampaikan bahwa berdasarkan perkembangan harga yang telah dipantau pada 20 komoditas selama November 2022, telur ayam ras menjadi komoditas yang menyumbang kenaikan harga di 166 Kabupaten dan Kota serta daging ayam ras di 128 Kabupaten dan Kota.
Tren kenaikan infeksi didorong oleh naiknya permintaan konsumsi pada momen Ramadhan dan Idul Fitri, permintaan konsumsi momen Natal dan Tahun Baru serta dampak kenaikan harga BBM.
"Harga yang terus bergerak, membuat disparitas harga antar wilayah juga bergerak secara dinamis" Jelas Setianto
Fluktuasi harga komoditas bahan pangan tertinggi pada Minggu ke-4 (empat) November 2022 adalah cabai rawit dan cabai merah. Fluktuasi harga pada kedua komoditas tersebut terjadi di 97 dan 109 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
"Dalam 3 minggu, jumlah Kabupaten dan Kota yang yang mengalami potensi inflasi dari komoditas telur dan beras terus bertambah."
Selain itu, 25 Kab/Kota selama Minggu ke-4 November 2022 tidak mengalami fluktuasi harga (stabil) pada 20 komoditas pangan yang dipantau.
Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan juga menambahkan bahwa Menjelang Natal dan Tahun Baru, Zulkifli Hasan juga meminta kepada seluruh TPID antara lain ; pertama, melakukan peninjauan secara langsung ke pasar dan sentra produksi guna memastikan stok dan ketersediaan barang kebutuhan pokok yang terjangkau bagi masyarakat.
Kedua, melaksanakan operasi pasar, untuk memberikan akses pangan murah bagi masyarakat menjelang Nataru.
Ketiga, mengoptimalkan APBD untuk pengembalian inflasi daerah.
Keempat, mengawal kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok ke pasar-pasar rakyat di daerah masing-masing.
Kelima, berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, Pelindo dan Satgas Pangan daerah masing-masing untuk memberikan prioritas distribusi untuk barang kebutuhan pokok dan memberikan prioritas bongkar muat di pelabuhan untuk komoditas barang kebutuhan pokok.
Lanjutnya, Kementrian Perdagangan telah menugaskan Bulog untuk mengoptimalisasi ketersediaan pasokan dan stabilitas harga sampai dengan akhir tahun 2022.
Ia juga menjelaskan bahwa terdapat potensi peningkatan harga minyak goreng yang perlu diwaspadai, sehingga perlu peningkatan pengawasan dalam penyaluran minyak goreng di daerah.
"Jika ada harga minyak goreng diatas 14 ribu, silahkan dilaporkan." Pungkas Mendag
Turut hadir : Menteri Perdagangan RI, Direktur Cadangan Pangan Bappenas, Koordinator Staf Ahli TNI, Direktur Ekonomi Khusus Kapolri, Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian, Direktur Tindak Pidana Khusus, Direktur Pertimbangan Hukum Jaksa Agung, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementrian dan Lembaga, Gubernur, Bupati dan Walikota dan Forkopimda se- Indonesia
Sumber : Humas Pemprov. Sulteng/anas
