PorosSulteng-Tolitoli– Dugaan Kades Kinopasan jarang masuk kantor terlihat saat sejumlah awak media berkunjung ke kantor desa beberapa waktu lalu, untuk melakukan konfirmasi terkait sejumlah proyek fisik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Kinopasan menggunakan anggaran Dana Desa (DD) tahun 2023.
Sebagai pelayan masyarakat, suda seharusnya saat jam kerja berada di kantor untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, namun Kades Kinopasan sebagai pucuk pimpinan di Pemerintahan Desa tak menunjukan sikap sebagai pelayan untuk masyarakat, terlihat saat sejumlah awak media berkunjung ke kantor desa, Kades tidak berada ditempat,
diperparah lagi dengan diketahui Kades tak masuk kantor lantaran pergi ke kebun untuk kerja kelapa, hal ini di lakukan Kades Kinopasan Jamaludin saat jam kerja kantor, “Kades lagi kerja kopra pak, ada tadi, tapi suda pergi kebun lagi. Memang kades jarang masuk kantor pak, kan rumahnya dekat dengan kantor, jadi standby dirumahnya,” ucap Sekretaris Desa (Sekdes) Saddam Husen, saat ditemui di kantor desa.
Dikonfirmasi terpisah, Camat Galang Aspat Bambani, S.Sos mengatakan sejauh ini belum ada laporan baik itu dari masyarakat maupun dari aparat desa terkait Kades Kinopasan jarang masuk kantor, “Kami akan selidiki, terima kasih informasinya, dan memang benar, selama ini kades kurang komunikasi dengan pemerintah kecamatan,” kata camat.
Selain itu, berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun media ini, kades selama memimpin di desa Kinopasan kurang lebih 3 tahun selalu membuat suatu keputusan yang diduga terkadang merugikan masyarakatnya, salah satunya, Beni warga Dusun Teluk Bone Desa Kinopasan saat menceritakan kejadian yang dialaminya pada media ini mengatakan, saat itu dirinya sedang berurusan dengan warga sekitar rumahnya terkait keluhan warga akibat asap dan limbah yang berasal dari usaha penyulingan minyak daun cengkeh miliknya.
Terkait permasalahan tersebut akhirnya ditangani oleh Pemerintah Desa. Adapun hasilnya, dirinya dan warga sekitar menyepakati bahwa usaha penyulingan bisa kembali beroperasi dengan syarat hanya dua penyulingan minyak yang boleh digunakan, kesepakatan tersebut telah ditandatangani oleh Kades, warga, dan dirinya. Menurut Beni berselang beberapa waktu, dirinya ingin memulai kembail usaha penyulingan yang sempat berhenti akibat perselisihan tersebut, namun Kades tidak mengizinkan dengan alasan tidak jelas, sebutnya.
“Waktu itu saya ke kantor desa ketemu kades, menyampaikan bahwa saya akan memulai kembali usaha penyulingan minyak daun cengkeh itu, namun kades menolak memberi izin, kata kades ‘Tunggu Dulu’, padahal ada 3 penyulingan lainnya yang berada di desa itu, sampai saat ini masih beroperasi, termaksud milik saudara kades sendiri yang jaraknya berdekatan dengan punya saya,” Ungkap Beni dengan kecewa. (esn/AdR)
