TransSulteng-Palu - Menjelang pemilu 2024, Polda Sulawesi Tengah terus mematangkan segala bentuk persiapan dengan menggelar rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka menghadapi pemilu dengan komitmen untuk memastikan terselenggaranya pemilu yang aman, damai, jujur, adil dan berintegritas.
Pada kesempatan itu, turut hadir Forkopimda, Ketua KPU Sulteng Dr. Risvirenol, Ketua Bawaslu Sulteng yang diwaikili oleh Kabag Hukum, Humas, Data dan Informasi Rahmat Latjinala, S.H., M.H., serta Pejabat Utama (PJU) Polda Sulteng dan para peserta berlangsung di Sriti Convention Hall kota Palu, Kamis (21/9/2023).
Dalam sambutannya, Kapolda Sulteng Irjen Pol Dr. Agus Nugroho, S.I.K.,S.H.,M.H., mengatakan, bahwa pemilu merupakan proses demokratis untuk memilih wakil rakyat atau pejabat pemerintahan secara langsung oleh warga negara Indonesia, ujarnya.
Sebagaimana kita ketahui bersama di tahun 2024 akan menjadi momen politik yang sangat penting dan krusial. Karena di tahun itu akan dilakukan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD, ucap Kapolda.
Dr. Agus Nugroho menuturkan, Polri dalam hal ini Polda Sulawesi Tengah telah melakukan upaya optimal dengan menerapkan manajemen pengamanan secara terpadu dan komprenshif, ungkapnya.
Dengan mengerahkan segala sumber daya organisasi yang ada, dan memperkokoh serta meningkatkan sinergisitas dan kerjasama dengan stake holder yang berkompeten. Dalam hal ini diantaranya Pemerintah Daerah, TNI, Bawaslu dan KPU serta Mitra Keamanan lainnya, tentu hal ini bertujuan untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, sambungnya.
Agus menuturkan, melalui rapat koordinasi lintas sektoral untuk menyamakan persepsi, menyelaraskan rencana serta tindakan yang akan dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, tuturnya.
"Kita ketahui bersama di pemilu sebelumnya, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah, yaitu diantaranya adalah adanya dugaan ketidaknetralan penyelenggara pemilu, kekurangan dan tertukarnya surat suara, keterlambatan logistik ke lokasi tps, pemilih yang tidak terdaftar, titik lokasi TPS yang jaraknya berjauhan," sebutnya.
Hingga adanya petugas penyelenggara pemilu dan personel pengamanan yang meninggal dunia serta adanya beberapa pelanggaran seperti kampanye gelap ataupun yang dilaksanakan diluar jadwal, di tempat ibadah atau pendidikan dan dugaan diskriminasi peserta pemilu serta praktek money politik, bebernya.
Kapolda menegaskan, hal ini dapat menjadi penghambat dalam kelancaran penyelenggaraan pemilu sekaligus berpotensi terjadinya gangguan kamtibmas. Ia berharap kejadian tersebut tidak terulang kembali pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024, tegasnya.
Diakhir sambutan, Kapolda berpesan khusus personil Polri, TNI dan Mitra Keamanan lainnya untuk kita pedomani bersama dalam rangka menciptakan situasi pemilu yang aman, diantaranya melakukan deteksi dini serta pemetaan kerawanan pada setiap tahapan pemilu dengan mengoptimalkan fungsi Intelijen didukung oleh Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas untuk mengetahui dinamika dan fenomena yang terjadi di Masyarakat, pesannya.
“Oleh karena itu, kegiatan rakor lintas sektoral yang kita laksanakan saat ini begitu sangat penting untuk menciptakan keterpaduan antar seluruh fungsi kepolisan di Polda Sulteng dan stake holder lainnya. Baik dalam melakukan pemetaan potensi ancaman kerawanan, Analisa resiko terjadinya gangguan serta pencegahannya,” pungkasnya.Sugi
