PorosSulteng-Palu- Siswa/Siswi SMKN 2 Palu yang tergabung dalam Gerakan Siswa/Siswi SMKN 2 Palu, melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah pada Senin (27/5/2024).
Aksi ini dipicu dengan adanya Keputusan Penetapan Uang Praktek Kerja Lapangan (PKL), yang tahun sebelumnya Rp 250.000 naik hingga Rp 1.250.000. Setelah keputusan dikeluarkan, ada rapat kembali antara Pihak sekolah dan Dinas, tetapi tidak melibatkan orang tua/wali Siswa/Siswi mengenai biaya tersebut. Sehingga setelah rapat kembali, biaya tersebut di turunkan menjadi Rp 790.000.
Wirayudha selaku Korlap (Koordinator Lapangan) mengatakan bahwa, walaupun biaya PKL telah turun, tetapi masih menjadi beban untuk orang tua/wali siswa/siswi, lalu mereka juga butuh transparasi dan realisasi terkait keputusan tersebut kemana.
"Yang dibutuhkan adalah transparansi dan juga realisasi biaya PKL ini kemana. Kemudian yang menjadi masalah, tidak semua siswa/siswi adalah orang yang mampu, sehingga mwnjadi beban untuk semua." Ucapnya
Selanjutnya, tidak hanya biaya PKL saja, pembelian Almamater Sekolah pun menjadi polemik, karna bukan hanya Almamater Sekolah yang dibeli, tetapi Almamater Jurusan pun dibeli. Seharusnya, hanya Almamater Sekolah yang dibeli, kemudian ditempelkan atau dijahit lambang jurusan.
Kemudian, aksi ini diikuti oleh ratusan siswa/siswi, beberapa alumni dan orangtua/wali. Aksi ini diterima langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Ir. Alimudin Paada. Pak Alimudin langsung meminta beberapa perwakilan massa aksi, termasuk Siswa/Siswi, alumni dan orang tua/wali murid untuk melakukan audiensi di dalam gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
Dari hasil audiensi tersebut, DPRD dan Dinas terkait akan segera menindaklanjuti persoalan ini dan akan segera menyelesaikannya, sehingga para Siswa/Siswi tidak terhambat untuk proses pembelajaran.
"DPRD dan Dinas terkait akan segara melakukan rapat, paling cepat sore hari ini dan paling lambat pada besok pagi" Ujar Wirayudha.(EKO)
