PorosSulteng-Parigi Moutong- Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menerima penghargaan dari Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, yang diterima langsung oleh Pj. Bupati Parigi Moutong Richard Arnaldo pada acara Puncak Peringatan Hari Malaria Sedunia (HMS), bertempat di Ruang Auditorium Siwabeaay, Gedung Prof. dr. Sujudi, Kementerian Kesehatan RI Jl. H.R. Rasuna Said Blok X5 Kav 4-9, Senin (24/6/2024).
Hadir mendampingi Pj. Bupati Richard Arnaldo, Plt. Ketua TP-PKK, Surya Fibrianti, Ketua DPRD, Sayutin Budianto Tongani, Wakil Ketua I DPRD Faisan, Plt. Kepala Dinas Kesehatan, I Gede Widiadha, Wakil Direktur RS Anuntaloko, Astar, Dinkes Provinsi diwakili Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Jumriah, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Yunita Tagunu, Kasie Pengendalian Penyakit Menular, Ani Mariani.
Peringatan hari malaria tahun ini mengusung tema "Mempercepat Perang Melawan Malaria Untuk DuniaYang Lebih Adil" Malaria merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh parasit Plasmodium ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Gejala yang akan muncul pada penderita biasanya Demam, Menggigil, Sakit Kepala, Pegal Linu bahkan jika tidak ditangani dengan tepat dapat menyebabkan kematian.
Penghargaan bebas malaria ini diberikan setelah Kabupaten Parimo tidak menemukan kasus malaria selama tiga tahun berturut-turut, angka API (Annual Parasitic Infection) kurang dari 1 per mil, tidak ditemukan kasus indigenous serta parasite rate kurang dari 5 persen yang merupakan syarat untuk dinyatakan bebas malaria.
Kabupaten Parimo menjadi salah satu dari 2 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah serta 17 kabupaten/kota se-Indonesia yang layak menerima sertifikat tersebut karena sejak tiga tahun terakhir tidak terjadi kasus malaria.
Kabupaten Parimo akan terus berkomitmen memelihara daerahnya agar selalu bebas dari kasus malaria dengan mempersiapkan sumber daya yang diperlukan, terus melakukan pengawasan serta memberikan pelatihan, khususnya kepada warga di wilayah populasi khusus untuk mencegah penularan malaria.
“Terima kasih atas apresiasi dan penghargaan dari Kemenkes RI dan ini merupakan kerja keras semua masyarakat Kabupaten Parimo, mari cegah dan berantas malaria dengan selalu menjaga kebersihan lingkungan serta berperilaku hidup sehat,” ucap Pj. Bupati Richard Arnaldo.
Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Hartono memberikan sertifikat eliminasi malaria kepada 17 kabupaten dan kota yang berhasil mengeliminasi malaria di daerahnya.
"Saya ucapkan selamat kepada 17 kabupaten/kota yang telah berhasil mengeliminasi Malaria di wilayahnya masing-masing dan dapat menjadi inspirasi bagi kabupaten/kota lain untuk melakukan hal yang sama," kata Dante.
Dia menjelaskan, pemberian sertifikat eliminasi malaria ini merupakan bentuk penghargaan dan apresiasi dari pemerintah pusat atas kerja keras daerah dalam menanggulangi penyakit malaria di wilayahnya.
Dante menyebut bahwa penyakit malaria adalah salah satu penyakit menular yang membutuhkan perhatian bersama mengingat prevalensi malaria di tinggal global maupun nasional cukup tinggi.
Mengutip World Malaria Record tahun 2023, bahwa diperkirakan terdapat 249 juta kasus malaria di seluruh dunia. Di Asia, dia menambahkan, Indonesia menempati urutan kedua dengan kasus malaria terbanyak setelah India, dengan 1,1 juta kasus pada tahun 2023.
"Provinsi Papua, Papua Tengah, dan Papua Selatan merupakan provinsi dengan kasus malaria tertinggi dan menyumbang 86 persen dari total kasus Malaria di Indonesia," kata Wamenkes Dante.
Hingga tahun 2023, sebanyak 389 kabupaten/kota telah mencapai tahap pemeliharaan atau bebas malaria. Pada tahun ini, sejalan dengan target RPJMN 2020-2024, ditargetkan sebanyak 408 kabupaten dan kota di Indonesia dapat terbebas dari malaria.
Untuk mencapai target tersebut setidaknya ada 5 strategi yang dilakukan pemerintah.
Pertama, menerbitkan kebijakan yang komprehensif dan menyeluruh, mencakup peningkatan deteksi, penemuan kasus, dan diagnostik; kedua, peningkatan surveilans; ketiga, pemberian pengobatan; keempat, pengendalian faktor risiko; kelima, pemberdayaan peran swasta dan masyarakat.
"Upaya ini dilakukan untuk memperkuat komitmen kita dan mewujudkan Indonesia bebas malaria tahun 2030. Hanya tinggal 6 tahun lagi waktu yang kita miliki," katanya.
Sumber : DINAS KOMINFO KABUPATEN PARIGI MOUTONG.
