Menurut Asisten Rudi Dewanto, rakor tersebut, membahas terkait pentingnya komitmen bersama untuk menjaga iklim investasi yang kondusif di Indonesia khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka mendorong terciptanya Indonesia yang maju.
Selain itu, Pihak Penegak Hukum (Asdatun/Kejati) juga akan berkontribusi dalam bentuk bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta mendukung pengamanan pembangunan strategis.
Selanjutnya kata Asisten bahwa Investasi diharapkan membawa perubahan signifikan dalam menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan penerimaan negara melalui pajak maupun jenis penerimaan Negara/Derah lainnya, serta mendorong pembangunan dan peningkatan perekonomian masyarakat.
Kemudian, berkaitan dengan persiapan Pelaksanaan PON XXI Aceh- Sumut, dibahas bahwa merujuk Undang-Undang nomor 11 TAHUN 2022 TENTANG KEOLAHRAGAAN, Masyarakat (termasuk Pelaku Usaha/Investor) mempunyai hak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan Keolahragaan, dan juga berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan Keolahragaan.
Selanjutnya, berkenaan dengan pendanaan Keolahragaan dimana dengan rujukan yang sama (UU.No. 11 Tahun 2022), bahwa Pendanaan Keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha, dan Masyarakat, sehingga atas hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bersama masyarakat termasuk pelaku usaha dapat bersinergi dan berkolaborasi untuk menyukseskan pelaksanaan PON XXI Aceh-Sumut tahun 2024, tepatnya di bulan September 2024.
Hadir dalam acara tersebut antara lain ; Unsur Forkopimda Provinsi Sulteng (Danrem 132/Tadulako selaku Ketua Satgas PON XXI Aceh Sumut, Asdatun Kejati Sulteng, Perwakilan POLDA Sulawesi Tengah), Pj. Bupati Morowali, Plh. Kadis PMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah/Ass III beserta jajaran, Kadis Pemuda dan Olah Raga dan jajaran, Perwakilan Dinas ESDM, Kadis PMPTSP Kab. Morowali dan Perwakilan dari Perusahaan seperti IMIP dan Vale, serta tamu undangan lainnya.
Sumber : Biro Administrasi Pimpinan/PPID Pelaksana
